BeritaPedia.news , Jakarta — Rencana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk memajukan jam masuk sekolah menjadi pukul 06.00 WIB mendapat perhatian serius dari DPR RI. Wakil Ketua Komisi X, Lalu Hadrian Irfani, mengingatkan agar kebijakan tersebut ditelaah secara mendalam agar tidak menimbulkan masalah baru di dunia pendidikan.
Lalu mengacu pada kasus serupa yang pernah diterapkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2023, di mana siswa diminta masuk sekolah pukul 5 pagi. Kebijakan itu, menurutnya, justru menimbulkan dampak negatif, mulai dari kelelahan fisik, potensi gangguan kesehatan, hingga keselamatan siswa yang rentan karena harus berangkat di waktu masih gelap.
“Langkah seperti ini sudah pernah dicoba di NTT dan berakhir dengan banyak kritik. Siswa kekurangan waktu tidur, rawan mengalami kecelakaan, dan tak ada kajian ilmiah yang kuat mendasari kebijakan tersebut,” ujarnya, Selasa (3/6/2025).
Lebih lanjut, Lalu mengungkapkan bahwa evaluasi yang dilakukan setelah kebijakan tersebut menunjukkan betapa pentingnya melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan, termasuk masyarakat, pakar pendidikan, serta psikolog anak. Ia menekankan pentingnya pendekatan partisipatif agar kebijakan pendidikan tidak justru mengorbankan kepentingan peserta didik.
Ombudsman RI kala itu juga mengecam kebijakan Pemprov NTT karena dianggap diputuskan secara sepihak dan tergesa-gesa. “Jangan sampai Jawa Barat mengulangi pola yang sama, karena tujuan baik tidak cukup tanpa perencanaan matang,” kata Lalu.
Ia mendorong Gubernur Jabar untuk berdiskusi secara terbuka dan menyusun kebijakan berdasarkan masukan ilmiah dan kondisi riil di lapangan. Ia mengingatkan bahwa semangat menciptakan kedisiplinan harus disesuaikan dengan kapasitas dan kesejahteraan siswa.
Hingga berita ini dimuat, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait rencana kebijakan tersebut. (*)
