BeritaPedia.news, Jakarta – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengurangi anggaran maupun program pendidikan. Sebaliknya, pemerintah justru terus memperkuat dan menambah berbagai program strategis di sektor pendidikan.
Pernyataan tersebut disampaikan Teddy saat memberikan keterangan pers di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/2/2026), guna meluruskan berbagai narasi yang beredar di ruang publik.
“Anggaran pendidikan tahun 2026 telah disepakati bersama pemerintah, DPR, dan Badan Anggaran DPR. Seluruh program strategis tetap berjalan, bahkan diperkuat dan ditambah,” ujar Teddy.
Ia menegaskan bahwa tidak ada pemangkasan anggaran pendidikan akibat pelaksanaan program MBG. Menurutnya, kebijakan pemerintah justru semakin fokus pada peningkatan kualitas siswa, guru, dan sekolah.
Program Pendidikan Terus Diperkuat
Teddy menjelaskan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, akses pendidikan terus diperluas, salah satunya melalui program Sekolah Rakyat bagi anak putus sekolah.
“Program KIP dan PIP tetap berjalan. Sekolah Rakyat juga terus dikembangkan, lengkap dengan fasilitas tempat tinggal, makan bergizi, pendidikan, dan jaminan kesehatan,” jelasnya.
Hingga tahun lalu, jumlah siswa Sekolah Rakyat telah mencapai sekitar 20 ribu siswa di 166 sekolah, dengan target penambahan 100 sekolah baru pada tahun ini.
Infrastruktur dan Digitalisasi Sekolah
Selain penguatan program, pemerintah pusat juga melakukan intervensi konkret pada sektor infrastruktur pendidikan.
Teddy menyebutkan, pada 2025 pemerintah telah merenovasi sekitar 16.000 sekolah dengan anggaran kurang lebih Rp17 triliun.
“Kami juga mempercepat digitalisasi pembelajaran melalui distribusi 280 ribu TV digital yang akan terus ditingkatkan,” katanya.
Perhatian pada Kesejahteraan Guru
Terkait kesejahteraan tenaga pendidik, Teddy menegaskan bahwa pemerintah pusat tetap memberikan perhatian, meskipun sebagian kewenangan berada di pemerintah daerah.
“Insentif guru honorer naik menjadi Rp400 ribu. Tunjangan guru non-ASN juga meningkat dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta. Selain itu, transfer tunjangan kini dilakukan langsung setiap bulan,” ungkapnya.
Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik.
Tanggapan atas Pernyataan DPR
Sebelumnya, isu alokasi anggaran MBG juga disorot oleh pimpinan Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Esti menyampaikan bahwa pihaknya menerima banyak pertanyaan masyarakat terkait sumber dana MBG.
“Anggaran pendidikan sebesar Rp769 triliun merupakan amanat konstitusi yang wajib dialokasikan 20 persen dari APBN dan APBD,” kata Esti.
Ia juga menjelaskan bahwa berdasarkan dokumen resmi negara, sebesar Rp223,5 triliun dari anggaran pendidikan dialokasikan untuk mendukung program MBG.
“Ini bukan asumsi, tetapi tertulis dalam dokumen negara, baik dalam Undang-Undang APBN 2026 maupun lampiran Peraturan Presiden,” jelasnya.
Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Pengurangan
Menanggapi hal tersebut, Teddy menegaskan kembali bahwa alokasi anggaran untuk MBG tidak mengurangi program pendidikan lainnya.
“Yang terjadi bukan pengurangan, melainkan penambahan dan penguatan program. Pemerintah ingin kebijakan pendidikan semakin fokus, detail, dan berdampak langsung bagi siswa, guru, dan sekolah,” tegasnya.
Dengan penjelasan ini, pemerintah berharap masyarakat tidak lagi terpengaruh oleh informasi yang keliru serta dapat memahami bahwa program MBG dan anggaran pendidikan berjalan seiring dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. (*)
