BeritaPedia.news, Jakarta – Isu perombakan kabinet atau reshuffle di lingkungan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menguat. Wacana yang disebut-sebut akan terjadi pada Februari 2026 itu dinilai sebagai langkah wajar, menyusul evaluasi publik terhadap kinerja sejumlah menteri yang dianggap belum maksimal.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, menilai reshuffle bukan sekadar rumor politik, melainkan kebutuhan objektif dalam menjaga efektivitas pemerintahan.
“Rumor reshuffle Presiden Prabowo Subianto pada Februari 2026 seharusnya menjadi kenyataan. Sebab, jika melihat penilaian publik, ada beberapa menteri yang kinerjanya dinilai masih rendah,” ujar Jamiluddin saat dikonfirmasi, Selasa (27/1/2026).
Menurutnya, Presiden memiliki legitimasi penuh untuk melakukan evaluasi kabinet sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. Reshuffle juga dinilai penting agar roda pemerintahan berjalan lebih optimal dan sejalan dengan visi pembangunan nasional.
Penilaian terhadap kinerja menteri tersebut, lanjut Jamiluddin, salah satunya tercermin dari hasil kajian lembaga independen. Center of Economic and Law Studies (CELIOS) sebelumnya merilis daftar pejabat negara yang dinilai memiliki performa terburuk dan layak untuk dievaluasi.
Dalam rilis tersebut, terdapat delapan menteri dan dua kepala badan yang disebut berpeluang terkena reshuffle. Mereka adalah:
- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia
- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana
- Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai
- Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni
- Menteri Kebudayaan Fadli Zon
- Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana
- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan
- Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmoko
- Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto
- Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid
Jamiluddin menegaskan, reshuffle seharusnya tidak dipandang sebagai hukuman politik, melainkan sebagai upaya perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Presiden tentu akan mempertimbangkan kepentingan bangsa secara menyeluruh. Menteri yang tidak mampu memenuhi ekspektasi publik sebaiknya diganti agar program pemerintah bisa berjalan lebih efektif,” pungkasnya.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Istana terkait kepastian reshuffle kabinet. Namun, dinamika politik dan meningkatnya sorotan publik membuat isu perombakan kabinet semakin menjadi perhatian nasional. (*)
