BeritaPedia.news, OKU Timur – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ogan Komering Ulu Timur menyampaikan kritik keras terhadap rencana pengeluaran anggaran publik untuk pengadaan meja billiard bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan yang nilainya mencapai Rp486 juta.
Ketua Umum HMI Cabang OKU Timur, Nur Fitria, menilai rencana tersebut tidak mencerminkan prioritas yang berpihak pada kebutuhan masyarakat. Menurutnya, penggunaan dana publik untuk fasilitas rekreasi di lingkungan lembaga legislatif dinilai tidak sejalan dengan kondisi riil yang masih dihadapi masyarakat di berbagai daerah di Sumatera Selatan.
“Di tengah banyaknya persoalan dasar yang belum terselesaikan, seperti keterbatasan sarana pendidikan, fasilitas kesehatan yang masih minim, hingga kondisi infrastruktur jalan yang belum sepenuhnya layak di sejumlah wilayah, pengeluaran anggaran sebesar itu untuk meja billiard tentu menimbulkan pertanyaan serius,” ujar Nur Fitria dalam keterangannya, Senin (9/3/2026).
Ia menegaskan bahwa kebijakan anggaran seharusnya berpijak pada prinsip kepentingan publik serta mengedepankan efisiensi dan akuntabilitas. Menurutnya, setiap rupiah yang bersumber dari uang rakyat harus diarahkan pada program yang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
“Anggaran negara seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat dengan prinsip hemat, efektif, dan tepat sasaran. Pemerintah daerah dan lembaga legislatif harus menjadi contoh dalam pengelolaan sumber daya negara yang bijak,” tegasnya.
Lebih lanjut, HMI menilai rencana pengadaan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Jika tidak dijelaskan secara transparan, kebijakan itu dikhawatirkan dapat merusak citra lembaga legislatif serta mengikis kepercayaan publik terhadap institusi negara.
“Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara merupakan hal yang sangat penting. Karena itu setiap kebijakan anggaran harus benar-benar mempertimbangkan sensitivitas publik serta kebutuhan yang lebih mendesak,” tambah Nur Fitria.
HMI Cabang OKU Timur juga mendorong agar rencana tersebut ditinjau kembali serta dibuka secara transparan kepada masyarakat. Organisasi mahasiswa ini menilai keterbukaan informasi dan evaluasi kebijakan menjadi langkah penting agar pengelolaan anggaran daerah tetap berada pada jalur kepentingan rakyat. (Gie)
