BeritaPedia.news, Jakarta — Musisi sekaligus budayawan Sabrang Mowo Damar Panuluh atau yang dikenal dengan nama Noe Letto akhirnya angkat bicara terkait penunjukannya sebagai Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional. Ia menegaskan bahwa peran tersebut kerap disalahpahami oleh publik.
Dalam keterangannya pada Rabu (21/1/2026), Noe menjelaskan bahwa posisinya bukanlah sebagai pengambil atau pembuat kebijakan negara.
Ia menekankan tugasnya lebih pada pemberian masukan, analisis situasi, serta rekomendasi terkait berbagai risiko yang dihadapi bangsa.
“Perlu diluruskan, saya tidak berada di posisi pembuat kebijakan. Peran saya sebatas memberi masukan, analisis, dan rekomendasi kepada negara terkait potensi risiko yang kita hadapi,” ujar Noe.
Menurutnya, aktivitas memberikan pandangan dan masukan kepada publik sejatinya telah lama ia lakukan melalui berbagai forum diskusi, seminar, hingga ruang dialog terbuka.
Perbedaan saat ini, kata dia, hanya terletak pada wadah yang bersifat lebih formal dan kelembagaan.
“Hal yang saya lakukan sebenarnya tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Bedanya sekarang ada dalam ruang kelembagaan,” katanya.
Noe menyadari penunjukan dirinya memunculkan beragam kritik dan kecurigaan dari masyarakat.
Salah satu kekhawatiran yang muncul adalah anggapan bahwa dirinya akan kehilangan sikap kritis setelah berada di lingkaran negara. Namun, ia menilai sikap skeptis publik sebagai sesuatu yang wajar.
“Kritik dan kecurigaan itu normal. Saya memahami dan tidak merasa perlu memperdebatkannya,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa keterlibatannya di Dewan Pertahanan Nasional tidak mengubah jati diri maupun nilai-nilai yang selama ini ia pegang.
Noe membantah tudingan keberpihakan politik, seraya menekankan bahwa tanggung jawab utamanya hanya pada nilai, nurani, dan Tuhan.
“Saya tidak berpihak pada kepentingan politik mana pun. Tanggung jawab saya adalah pada nilai, nurani, dan Tuhan,” tegas Noe.
Lebih lanjut, Noe memandang bahwa membantu negara tidak selalu berarti tunduk pada kepentingan pemerintah yang bergerak dalam siklus politik.
Dalam konteks pertahanan nasional, ia menilai ancaman tidak hanya berbentuk senjata atau agresi militer.
“Ancaman hari ini juga hadir dalam bentuk disinformasi, perpecahan sosial, dan perang kognitif yang perlahan menggerogoti kepercayaan publik,” pungkasnya. (Gie)
