BeritaPedia.news, Jakarta — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah resmi selangkah lagi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang.
Kesepakatan itu diambil dalam Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026), yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi dan pemerintah menyatakan setuju agar RUU Perampasan Aset dibawa ke Rapat Paripurna terdekat untuk pengambilan keputusan Tingkat II atau pengesahan. Rapat Paripurna itu dijadwalkan pada Kamis (19/11/2026) pukul 09.30 WIB.
“Komisi III DPR RI dan pemerintah, apakah naskah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua?” tanya Dasco yang langsung dijawab setuju oleh peserta rapat.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman membenarkan pengesahan akan dilakukan dalam waktu dekat. “Iya,” ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Rabu (18/11/2026).
Proses ini jauh lebih cepat dari target awal 15 Desember 2026. Padahal Panitia Kerja (Panja) baru dibentuk akhir Oktober 2026 dan RUU ini baru ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR pada 6 Oktober 2026.
10 Poin Penting RUU Perampasan Aset
Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menjelaskan RUU ini memuat 10 pokok pengaturan hasil pembahasan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang terdiri dari 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
Berikut 10 poinnya:
1. Asas dan Prinsip Hukum
Mengedepankan efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam setiap proses perampasan aset.
2. Ruang Lingkup Tindak Pidana
Tidak hanya korupsi. Mencakup narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan orang, serta penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Termasuk di dalamnya investasi bodong, perdagangan saham fiktif, dan penipuan online yang korbannya sangat banyak.
3. Ancaman Pidana Tetap Berlaku
Perampasan aset tidak menggugurkan hukuman pidana. Ancaman pidana terhadap pelaku korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati, tetap berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Perampasan Tanpa Putusan Pidana (Non-Conviction Based)
Ini poin paling revolusioner. Aset bisa dirampas tanpa menunggu putusan pidana inkrah. Mekanismenya jelas: mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.
5. Perlindungan Pihak Ketiga Beriktikad Baik
Pihak ketiga yang beriktikad baik dijamin perlindungannya, dengan beban pembuktian dan kesempatan yang berimbang.
6. Prioritas Pengembalian Aset ke Korban
Aset yang dirampas dipastikan dikembalikan secara optimal kepada korban tindak pidana langsung, bukan hanya masuk kas negara, dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
7. Pengelolaan Aset Profesional
Penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan hingga pengembalian aset diserahkan kepada badan pengelola yang kompeten dan akuntabel.
8. Pengawasan Independen
Setiap tahapan perampasan dan pengelolaan aset diawasi oleh badan independen.
9. Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan
Mengatur agar perampasan aset tidak disalahgunakan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan politik atau pemerasan.
10. Transparansi Berbasis Teknologi
Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi digital untuk menjamin pengelolaan aset yang terbuka dan akuntabel.
Apa Artinya Bagi Rakyat?
Jika disahkan di Paripurna hari ini, aparat penegak hukum punya payung hukum baru untuk memiskinkan koruptor dan penipu investasi bodong, sekaligus mempercepat ganti rugi korban dari hasil penjualan aset pelaku.
Namun, Koalisi Advokasi Perampasan Aset sempat menyoroti bahwa naskah resmi RUU, naskah akademik, dan DIM belum dibuka ke publik selama pembahasan, sehingga publik sulit mengawasi substansi yang disepakati sebelum pengesahan. (Red)
BeritaPedia.news akan terus meng-update hasil Rapat Paripurna DPR hari ini. Jika sudah diketuk palu, status RUU ini resmi menjadi Undang-Undang.













