BeritaPedia.news, OKU Timur — Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) OKU Timur menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertema “Masa Depan Pendidikan Pasca-AI; Peran KAHMI dalam Membangun Generasi Bangsa”, Minggu (4/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Sekretariat Bersama HMI dan KAHMI OKU Timur, Desa Tanah Merah, Kecamatan Belitang Madang Raya, tersebut menjadi ruang diskusi untuk membahas tantangan sekaligus peluang dunia pendidikan di tengah perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang semakin pesat.
Panitia kegiatan, Gus Nur, S.H., mengatakan FGD tersebut menghadirkan dua narasumber utama, yakni Dr. Dedi Arianto, M.Pd., selaku Koordinator Presidium MD KAHMI OKU Timur, dan Afrijal, M.Pd., Dosen Universitas Muhammadiyah OKU Timur.
Dalam pemaparannya, Afrijal, M.Pd. menyoroti kesenjangan antara kemampuan siswa dalam beradaptasi dengan teknologi dan kecepatan perubahan sistem pendidikan.
Menurutnya, perkembangan AI yang bergerak sangat cepat telah menciptakan paradoks dalam dunia pendidikan. Siswa yang merupakan generasi digital native dapat beradaptasi dengan teknologi dalam waktu relatif singkat, sementara sistem dan birokrasi pendidikan masih banyak berjalan dengan pola yang lebih lambat.
“Di tengah laju kecerdasan buatan yang bergerak eksponensial, dunia pendidikan menghadapi sebuah paradoks besar: siswa mampu beradaptasi dengan teknologi dalam hitungan cepat, sementara sekolah dan sistem pendidikan masih bergerak dengan pola yang relatif linear,” jelas Afrijal dalam materinya.
Ia menggambarkan kondisi tersebut seperti sebuah perlombaan, di mana siswa mampu berlari dengan kecepatan 10X, sedangkan birokrasi pendidikan masih bergerak pada kecepatan 1X.
Namun, menurut Afrijal, kemampuan generasi muda dalam menggunakan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan kemampuan berpikir kritis dan kompas etis.
Generasi digital native memang memiliki kemampuan mencari informasi dengan cepat. Persoalannya, kecepatan memperoleh informasi tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan memahami, memverifikasi, mempertanyakan, dan mengolah informasi tersebut.
Terlebih ketika AI mampu menghasilkan tulisan, menyelesaikan soal, membuat presentasi hingga menyusun gagasan. Kondisi ini berpotensi membuat sebagian proses berpikir manusia dialihkan kepada mesin atau dikenal dengan istilah cognitive offloading.
“Akibatnya, siswa dapat menjadi sangat cepat memperoleh jawaban, tetapi belum tentu semakin kuat dalam bernalar, memverifikasi, mempertanyakan, dan membangun pemahaman sendiri,” ujarnya.
Asesmen Pendidikan Harus Bergeser
Dalam konteks tersebut, Afrijal menilai paradigma penilaian siswa di sekolah juga perlu mengalami perubahan.
Menurutnya, pendidikan tidak lagi cukup hanya mengajarkan siswa mengenai jawaban dari sebuah persoalan, tetapi juga harus mampu menggali bagaimana siswa sampai pada jawaban tersebut.
“Sekolah tidak lagi cukup mengajarkan, ‘Apa jawabannya?’ Tetapi harus mengajarkan, ‘Bagaimana kamu sampai pada jawaban itu?’” katanya.
Ia menjelaskan, asesmen di era pasca-AI perlu bergeser dari sekadar menilai hasil menjadi menilai proses, dari produk menuju perjalanan berpikir, dari jawaban tertulis menuju argumentasi, serta dari tugas yang telah selesai menuju bukti perkembangan belajar.
Dengan demikian, sebuah karya siswa tidak semata-mata dinilai berdasarkan kesempurnaan hasil akhirnya. Guru juga perlu melihat bagaimana gagasan tersebut muncul, bagaimana informasi dikumpulkan, bagaimana persoalan dianalisis, keputusan dibuat, kesalahan diperbaiki, hingga bagaimana siswa mampu mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya.
Penggunaan AI Harus Transparan dan Etis
Lebih lanjut, Afrijal menegaskan bahwa penggunaan AI dalam kegiatan akademik tidak selalu harus dipandang sebagai pelanggaran.
Menurutnya, yang lebih penting adalah adanya keterbukaan dan tanggung jawab dalam penggunaannya.
Siswa, kata dia, dapat diminta mencantumkan apakah mereka menggunakan AI, platform yang digunakan, tujuan penggunaan, prompt yang diberikan, bagian jawaban AI yang digunakan atau dimodifikasi, proses verifikasi informasi, serta bagian yang sepenuhnya merupakan hasil pemikiran siswa.
“Dengan cara ini, prompt AI dapat menjadi bagian dari jejak proses belajar,” ungkapnya.
Ia juga mendorong sekolah untuk mulai mempertimbangkan penguatan metode oral defense atau pertanggungjawaban lisan.
Melalui metode tersebut, guru dapat menggali alasan siswa memilih sumber tertentu, metode yang digunakan, kelemahan jawaban, hingga bagaimana siswa memodifikasi atau mengembangkan hasil yang diperoleh dari AI.
Tujuannya bukan untuk menghakimi siswa, melainkan memastikan bahwa karya yang dikumpulkan benar-benar dipahami oleh siswa yang mengerjakannya.
Dorong Hasil Diskusi Diaplikasikan dalam Dunia Pendidikan
Apen Saputra, salah seorang peserta FGD, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang dinilainya memberikan ruang bagi peserta untuk memahami tantangan pendidikan di tengah perkembangan teknologi dan AI.
Menurut Apen, materi yang disampaikan para narasumber tidak cukup hanya menjadi bahan diskusi, tetapi diharapkan dapat diimplementasikan dalam kehidupan dan praktik pendidikan ke depan.
“Kami mengapresiasi kegiatan FGD ini. Apa yang disampaikan para pemateri sangat penting untuk menjadi bahan pemikiran bersama, dan kami berharap ke depan apa yang disampaikan dapat diaplikasikan dalam kehidupan pendidikan,” ujar Apen Saputra.
Ia berharap diskusi semacam itu dapat terus dikembangkan sehingga gagasan mengenai pendidikan pasca-AI tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi dapat memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan dan generasi bangsa.
Menilai Jejak Berpikir Siswa
Dalam FGD tersebut, Afrijal turut menawarkan gambaran sistem asesmen yang dapat diterapkan dalam pendidikan pasca-AI.
Sebuah proyek, misalnya, dapat dinilai berdasarkan proses dan perkembangan gagasan, kualitas argumentasi dan pemecahan masalah, literasi informasi, penggunaan AI secara transparan dan etis, produk akhir, serta kemampuan mempertanggungjawabkan karya secara lisan.
Ia memberikan contoh pembobotan, yakni 20 persen untuk proses dan perkembangan gagasan, 20 persen kualitas argumentasi dan pemecahan masalah, 15 persen literasi informasi, 15 persen penggunaan AI secara transparan dan etis, 10 persen produk akhir, serta 20 persen oral defense.
“Proporsi tersebut dapat disesuaikan dengan mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Yang paling penting adalah pergeseran filosofi asesmennya: hasil akhir bukan lagi satu-satunya bukti belajar,” tegasnya.
Pada akhirnya, perkembangan AI tidak semestinya dihadapi dunia pendidikan dengan sikap anti-teknologi. Teknologi perlu ditempatkan sebagai alat yang mendukung proses pembelajaran, tanpa menghilangkan kemampuan manusia untuk berpikir, bernalar, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab.
“Di era ketika mesin mampu menghasilkan jawaban yang semakin sempurna, asesmen terbaik justru bukan yang bertanya ‘Apa jawabanmu?’ melainkan: ‘Tunjukkan bagaimana kamu berpikir, jelaskan mengapa kamu mempercayainya, dan pertanggungjawabkan keputusanmu’,” pungkas Afrijal.
FGD tersebut menjadi bagian dari upaya MD KAHMI OKU Timur membuka ruang dialog mengenai arah pendidikan di tengah perubahan teknologi, sekaligus mendorong lahirnya generasi yang tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga tetap memiliki kemampuan berpikir kritis, etis, dan bertanggung jawab. (Gie)
