BeritaPedia.news, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten OKU Timur terus mengupayakan penyelesaian perselisihan batas wilayah dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) melalui jalur yang difasilitasi pemerintah pusat.
Komitmen tersebut diwujudkan dengan mengikuti Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Batas Daerah yang diselenggarakan Direktorat Toponimi dan Batas Daerah, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Hotel Grand 7, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026).
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten OKU Timur menyerahkan berbagai bukti pendukung berupa data historis, dokumen administrasi, serta fakta di lapangan sebagai dasar objektif dalam proses penegasan batas daerah. Penyampaian dokumen tersebut menjadi bagian dari tahapan yang ditempuh pemerintah daerah untuk memperkuat posisi berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Bupati OKU Timur, Ir. H. Lanosin, M.T., M.M., menegaskan bahwa penyelesaian tapal batas memiliki arti yang jauh lebih luas dibanding sekadar penentuan garis administratif.
“Penyelesaian batas daerah bukan sekadar menentukan garis di atas peta, tetapi juga memberikan kepastian hukum, memperkuat pelayanan publik, menjaga keharmonisan antarwilayah, dan menjadi landasan pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Bupati.
Menurutnya, kepastian batas wilayah sangat penting untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat pembangunan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan.
Bupati juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten OKU Timur untuk memberikan dukungan agar proses penyelesaian batas daerah dapat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang terbaik.
“Mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat Kabupaten OKU Timur agar ikhtiar yang kita perjuangkan bersama ini diberikan kemudahan serta menghasilkan keputusan terbaik bagi daerah, demi kepastian, kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Saat ini, proses penyelesaian perselisihan batas daerah antara Kabupaten OKU Timur dan Kabupaten Ogan Komering Ilir masih berlangsung sesuai mekanisme yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah Kabupaten OKU Timur menegaskan akan terus mengikuti setiap tahapan pembahasan hingga pemerintah pusat menetapkan keputusan resmi mengenai batas wilayah kedua daerah.
Bagi masyarakat, kepastian tapal batas memiliki arti yang sangat penting. Selain memberikan kejelasan administratif, keputusan tersebut akan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta perlindungan hak-hak masyarakat yang bermukim di kawasan perbatasan.
Dengan demikian, penyelesaian batas wilayah diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum sekaligus mendukung pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Kabupaten OKU Timur. (Red)
