BeritaPedia.news, OKU Timur — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten OKU Timur menuai sorotan dari berbagai kalangan. Kondisi antrean panjang di sejumlah SPBU dinilai telah mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, terutama kalangan petani, pedagang, pelaku UMKM, hingga pekerja harian.
Fenomena kelangkaan BBM tersebut dilaporkan terjadi dalam beberapa hari terakhir di wilayah Belitang hingga Martapura. Masyarakat bahkan harus berpindah dari satu SPBU ke SPBU lain demi mendapatkan bahan bakar untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
Ketua PA GMNI OKU Timur, Bung Budi, menilai persoalan kelangkaan BBM tidak bisa dianggap sebagai persoalan teknis biasa semata. Menurutnya, pemerintah daerah bersama pihak terkait harus segera hadir memberikan solusi nyata di tengah kesulitan masyarakat, Jumat (22/5/2026).
“Kelangkaan BBM hari ini bukan sekadar antrean panjang di SPBU, tetapi sudah menjadi gambaran lemahnya tata kelola distribusi energi yang berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat kecil,” ujar Bung Budi dalam keterangannya.
Ia menegaskan, rakyat tidak bisa terus diminta bersabar sementara aktivitas ekonomi mereka mengalami hambatan akibat sulitnya memperoleh BBM.
“Pemerintah daerah, pihak terkait, serta otoritas distribusi energi harus hadir dengan langkah konkret, transparan, dan cepat. Jangan sampai rakyat terus menjadi korban dari lemahnya sistem distribusi,” tegasnya.
Menurutnya, dampak kelangkaan BBM sangat dirasakan masyarakat di sektor ekonomi bawah. Petani yang hendak menuju sawah dan kebun kehilangan waktu produktif karena harus mengantre BBM. Begitu pula para pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan distribusi dan mobilitas usaha.
“Bayangkan petani harus kehilangan waktu kerja hanya karena antre BBM. Pelaku UMKM terganggu distribusinya. Masyarakat kecil yang menggantungkan hidup pada mobilitas harian justru menjadi pihak paling terdampak,” katanya.
PA GMNI OKU Timur menilai, jika kondisi tersebut dibiarkan berlarut-larut, maka persoalan kelangkaan BBM dapat berkembang menjadi ancaman terhadap stabilitas ekonomi masyarakat di Kabupaten OKU Timur.
Dalam pernyataannya, PA GMNI OKU Timur juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah dan pihak terkait. Mereka mendesak agar pemerintah segera melakukan koordinasi guna memastikan distribusi BBM kembali normal.
Selain itu, mereka meminta adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait penyebab kelangkaan BBM agar tidak menimbulkan spekulasi maupun kepanikan di tengah masyarakat.
“Pengawasan distribusi BBM juga harus diperketat agar tidak terjadi penyimpangan ataupun permainan yang merugikan rakyat,” lanjut Bung Budi.
Ia menambahkan, pemerintah daerah dituntut lebih sigap dalam merespons kondisi yang tengah dirasakan masyarakat.
“Pemerintah daerah jangan kalah cepat dari penderitaan rakyat. Ketika masyarakat mengantri panjang hanya untuk mendapatkan hak dasar berupa energi, maka di situlah pemerintah dituntut membuktikan keberpihakannya,” pungkasnya. (Wie)
