BeritaPedia.news, Jakarta — Pemerintah menegaskan tidak akan memberi kelonggaran bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang serapan anggarannya belum optimal. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, pemotongan tetap akan dilakukan jika hingga akhir Oktober dana program tersebut tak kunjung tersalurkan maksimal.
“Kalau sampai akhir Oktober belum terserap, ya tetap kami potong. Negara tak boleh menunggu tanpa kepastian,” ujar Purbaya saat ditemui di kawasan Monas, Jakarta, Senin (6/10/2025).
Pernyataan itu sekaligus menjawab permintaan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, yang sehari sebelumnya berharap agar Kementerian Keuangan tidak terburu-buru memangkas dana MBG. Luhut menilai, kinerja serapan anggaran program itu sudah menunjukkan tren positif dalam beberapa bulan terakhir.
“Realisasi MBG sekarang jauh lebih baik. Jadi, saya harap jangan dulu dipotong. Kita bantu dorong supaya daerah bisa menyalurkan dengan maksimal,” kata Luhut, Minggu (5/10/2025).
Namun, bagi Purbaya, persoalannya bukan sekadar cepat atau lambat, melainkan ketertiban dalam pengelolaan fiskal negara. Ia menegaskan bahwa kebijakan pemotongan bukan bentuk penolakan terhadap program sosial, melainkan langkah menjaga akuntabilitas dan efisiensi penggunaan uang publik.
“Ini bukan soal setuju atau tidak dengan programnya. Tapi kita harus disiplin. Kalau anggaran mengendap tanpa kejelasan, itu justru merugikan negara,” jelas Purbaya.
Ia juga menyebut bahwa sikap tersebut sudah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto, yang memahami pentingnya menjaga tata kelola keuangan yang sehat.
“Presiden mendukung langkah efisiensi, asalkan setiap rupiah benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan pihaknya tetap optimistis seluruh anggaran MBG bisa terserap sebelum akhir tahun. Menurutnya, pemerintah telah memperbaiki sistem distribusi dan mekanisme verifikasi agar penyaluran bantuan berjalan lebih cepat.
“Sampai awal Oktober, realisasi sudah mencapai 34 persen dari total Rp63 triliun. Kami yakin angka itu akan terus naik,” ungkap Dadan.
Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu andalan Presiden Prabowo dalam upaya menekan stunting dan memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih menemui tantangan, mulai dari keterlambatan administrasi hingga penyaluran di tingkat daerah.
Ketegangan pandangan antara dua menteri ini memperlihatkan dinamika dalam kabinet: satu pihak mendorong percepatan pelaksanaan program sosial, sementara pihak lain menekankan pentingnya ketertiban fiskal.
Pada akhirnya, publik menanti keseimbangan antara kecepatan membantu rakyat dan ketegasan menjaga uang negara tetap efisien. (*)
