BeritaPedia.news, OKU Timur — Jajaran kepolisian dari Polres OKU Timur mulai memperketat pengawasan terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM), khususnya BBM bersubsidi, di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada di wilayah hukumnya.
Langkah ini dilakukan sebagai upaya preventif guna memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran serta mengantisipasi potensi gangguan pasokan energi yang dapat dipengaruhi oleh dinamika situasi geopolitik global.
Kapolres OKU Timur, AKBP Adik Listiyono, mengatakan pihaknya telah menginstruksikan seluruh jajaran Polsek untuk melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas pengisian BBM di setiap SPBU.
Menurutnya, pengawasan tersebut bertujuan untuk mencegah adanya praktik penyimpangan distribusi BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.
“Pengawasan ini dilakukan agar BBM bersubsidi benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak, bukan oleh pihak-pihak yang tidak berhak,” ujar Kapolres, Kamis (12/3/2026).
Selain melakukan pemantauan di lapangan, polisi juga akan melakukan pendataan terhadap kendaraan yang melakukan pengisian BBM subsidi. Pendataan tersebut meliputi identitas kendaraan hingga dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan penggunaan BBM subsidi.
“Nantinya kendaraan yang mengisi BBM bersubsidi akan kita data dari setiap SPBU beserta dokumen pendukungnya. Pendataan ini dilakukan setiap hari agar dapat diketahui kendaraan mana saja yang menggunakan BBM subsidi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Kapolres menegaskan bahwa pihaknya tidak akan segan mengambil tindakan hukum apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan BBM subsidi, seperti kendaraan yang melakukan pengisian berulang kali dalam satu hari.
“Apabila ada kendaraan yang mengisi BBM subsidi berkali-kali dalam sehari dan terindikasi melakukan penyalahgunaan, tentu akan kami tindak sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Melalui pengawasan yang lebih ketat ini, pihak kepolisian berharap distribusi BBM bersubsidi di wilayah OKU Timur dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan. (*)
