Berita

Sah! DPR Ketok Palu RUU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Hasil Kejahatan Tanpa Vonis Pidana

44
×

Sah! DPR Ketok Palu RUU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Hasil Kejahatan Tanpa Vonis Pidana

Share this article

BeritaPedia.news, Jakarta — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akhirnya mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).

Laporan hasil pembahasan disampaikan Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. Ia menegaskan, RUU ini bukan sekadar menghukum pelaku, tapi memastikan uang dan aset hasil kejahatan bisa kembali ke negara dan korban.

Bukan Hanya Hukum Pelaku, Tapi Pulihkan Aset

Habiburokhman menjelaskan, selama ini penegakan hukum belum optimal dalam memulihkan aset hasil kejahatan. Banyak pelaku sudah dihukum, tapi aset hasil korupsinya tidak kembali.

“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” ujar Habiburokhman dalam laporannya.

Dibahas Panjang, Libatkan 87 RDP dan 15 Provinsi

Proses pembahasan RUU ini disebut berlangsung panjang dan terbuka. Komisi III DPR RI mencatat telah melaksanakan lebih dari 87 kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama pakar, akademisi, hingga organisasi masyarakat.

Selain itu, kunjungan kerja juga dilakukan di 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

“Seluruh tahapan, mulai dari RDPU, rapat kerja, rapat Panja hingga rapat tim perumus dan tim sinkronisasi, memberikan ruang bagi partisipasi publik,” kata Habiburokhman.

Masyarakat dan media juga dapat mengikuti proses pembahasan melalui siaran langsung TVR Parlemen, kanal YouTube DPR RI, dan laman dpr.go.id.

Dari 67 Pasal Jadi 74 Pasal, 397 DIM Diselesaikan

Dari sisi substansi, pembahasan RUU telah menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Hasilnya, rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal berkembang menjadi 74 pasal.

Judul RUU juga disempurnakan dengan penambahan frasa “Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya” untuk mempertegas ruang lingkupnya.

Empat Pilar Utama RUU Perampasan Aset

Habiburokhman memaparkan, RUU ini dibangun di atas empat pilar utama:

1. Asas dan Ruang Lingkup
Menjamin penghormatan HAM, proporsionalitas, serta perluasan penanganan kejahatan finansial dan teknologi informasi.

2. Prosedur Presisi
Melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku, dengan pembagian kewenangan yang jelas.

3. Tata Kelola dan Transparansi
Pengelolaan siklus aset secara menyeluruh oleh badan profesional yang independen serta didukung sistem informasi pengelolaan aset.

4. Restorasi Berkeadilan
Menjamin pengembalian aset kepada negara, korban, maupun pihak ketiga yang beritikad baik.

Ruang Lingkup Diperluas: Narkoba Hingga Penipuan Online

Ruang lingkup perampasan aset diperluas untuk menjangkau tindak pidana yang berdampak luas. Di antaranya narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana dilakukan melalui tahapan penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan.

Jangan Jadi Senjata Politik

Habiburokhman menekankan, mekanisme ini tidak boleh berubah menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan. RUU mengatur pengawasan independen, beban pembuktian berimbang yang diuji terbuka di persidangan, serta transparansi digital melalui sistem informasi pengelolaan aset yang memungkinkan jejak audit permanen.

“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Ia menambahkan, aset yang dirampas diprioritaskan untuk dikembalikan kepada korban guna membantu memulihkan kerugian yang dialami, dengan tetap memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik.

Di akhir laporannya, Habiburokhman menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI, jajaran kementerian, Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, Badan Keahlian DPR RI, para pakar, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, serta media massa.

Secara khusus, ia menyampaikan penghargaan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai konsisten mengawal pembahasan sejak awal hingga tahap pengambilan keputusan.

Dengan keputusan ini, DPR RI menegaskan komitmennya menghadirkan instrumen hukum yang memperkuat pemberantasan tindak pidana sekaligus memastikan hasil kejahatan dapat dipulihkan untuk kepentingan negara dan masyarakat. (Red)

Iklan beritapedia.news 728x250

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights