BeritaPedia.news, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan khusus bersama 10 mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan silaturahmi lintas generasi Korps Bhayangkara yang berlangsung pada Minggu (8/11/2026) ini membahas berbagai isu strategis, mulai dari dinamika keamanan nasional, penanggulangan kebocoran keuangan negara, hingga dugaan kasus penyadapan ilegal.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh sederet jenderal purnawirawan pimpinan Polri, yaitu Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi, Roesdihardjo, Suroyo Bimantoro, Da’i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, dan Tito Karnavian. Selain para purnawirawan, agenda ini turut dihadiri Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI, serta Kepala BIN.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membenarkan bahwa isu penyadapan ilegal yang diduga melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut disinggung dalam pertemuan tersebut.
“Yang saya dengar memang ada sedikit pembahasan soal itu, soal penyadapan ilegal. Yang kemudian memang kita sama-sama tahu, pada saat ini sudah ditangani oleh aparat penegak hukum. Selain itu, Presiden juga memaparkan visi-misi untuk memajukan Indonesia dan menggerakkan roda perekonomian,” ujar Sufmi Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa penekanan utama Presiden Prabowo fokus pada upaya meminimalisir kebocoran anggaran dan potensi kerugian negara.
“Bapak Presiden menjelaskan tentang situasi kebocoran negara dan lain-lain. Intinya, PP Polri mendukung penuh langkah-langkah yang dikerjakan Presiden dalam rangka menyejahterakan rakyat dan mendukung program prorakyat, khususnya mencegah kebocoran keuangan,” jelas Tito Karnavian di Kompleks Istana Kepresidenan.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menambahkan bahwa 10 mantan Kapolri bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan komitmennya untuk mengawal penegakan hukum yang berlandaskan Pancasila dan undang-undang. Ketua Umum PP Polri Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri secara tegas menyampaikan dukungan penuh purnawirawan Polri terhadap kebijakan pemerintah.
Menanggapi dinamika tersebut, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menilai pertemuan di Hambalang memiliki pesan simbolis dan komunikasi kekuasaan yang kuat.
“Presiden sepertinya hendak memberi pesan dengan menghadirkan figur-figur yang memiliki legitimasi historis untuk menunjukkan bahwa persoalan hukum yang menimpa seorang oknum mantan Kapolri adalah masalah individu dan pihak yang terlibat, bukan mencerminkan institusi Polri secara keseluruhan,” tegas Bambang Rukminto. (Red)













