BeritaPedia.news, OKU TIMUR — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten OKU Timur terus berupaya mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.
Tidak hanya mengandalkan pelayanan di kantor, petugas Disdukcapil OKU Timur kini secara aktif turun ke lapangan melalui program jemput bola. Pelayanan tersebut menyasar masyarakat hingga ke desa-desa, bahkan mendatangi langsung rumah warga yang mengalami keterbatasan untuk mengakses pelayanan administrasi kependudukan.
Plt Kepala Disdukcapil Kabupaten OKU Timur, Hj Sri Suhartati SE MM, mengatakan langkah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan seluruh masyarakat memperoleh hak atas dokumen kependudukan.
“Petugas kami terus melakukan inovasi pelayanan jemput bola. Kami datang langsung ke masyarakat, termasuk ke desa-desa dan rumah warga yang memang memiliki keterbatasan untuk datang ke kantor,” ujar Sri, Selasa (8/9/2026).
Menurutnya, pelayanan jemput bola tidak hanya berkaitan dengan perekaman data kependudukan, tetapi juga mencakup aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Kelompok masyarakat yang menjadi perhatian antara lain orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), lanjut usia (lansia), serta warga dengan kebutuhan khusus yang mengalami kendala untuk datang langsung ke kantor Disdukcapil.
Sasar Sekolah hingga Kampus
Upaya memperluas cakupan pelayanan administrasi kependudukan juga dilakukan Disdukcapil OKU Timur dengan menyambangi sekolah-sekolah.
Petugas melakukan perekaman dokumen kependudukan sekaligus mendorong pengaktifan IKD bagi masyarakat yang telah memenuhi persyaratan.
Tidak berhenti di lingkungan sekolah, pelayanan serupa juga menyasar sejumlah perguruan tinggi. Mahasiswa diberikan pelayanan aktivasi IKD secara langsung sebagai bagian dari upaya memperluas pemanfaatan identitas digital di kalangan masyarakat.
Sri menjelaskan, langkah jemput bola tersebut sekaligus menjadi strategi untuk mengejar target perekaman administrasi kependudukan secara maksimal.
“Kami menginginkan capaian perekaman administrasi kependudukan ini bisa mencapai 100 persen. Karena itu, kami tidak hanya menunggu masyarakat datang, tetapi juga aktif mendatangi mereka,” jelasnya.
IKD Mulai Dibutuhkan dalam Berbagai Layanan
Sri mengatakan, keberadaan IKD saat ini semakin penting seiring meningkatnya pemanfaatan identitas digital dalam berbagai layanan.
Melalui IKD, masyarakat dapat mengakses sejumlah kebutuhan administrasi secara digital. Sejumlah instansi juga mulai memanfaatkan identitas digital dalam sistem pelayanan mereka.
Di antaranya berkaitan dengan pelayanan perbankan, keimigrasian hingga pendaftaran sejumlah program perlindungan sosial secara mandiri.
“Untuk pendaftaran sekolah kedinasan sudah banyak yang membutuhkan IKD. Begitu juga bagi masyarakat yang akan bekerja ke luar negeri, ada yang mensyaratkan penggunaan IKD,” katanya.
Karena itu, Disdukcapil OKU Timur terus mengajak masyarakat yang telah memenuhi persyaratan untuk segera melakukan aktivasi IKD.
Perluas Layanan KIA
Selain KTP elektronik dan IKD, Disdukcapil OKU Timur juga memberikan perhatian terhadap pemenuhan dokumen identitas bagi anak-anak.
Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui program cetak kolektif Kartu Identitas Anak (KIA) dengan menggandeng Ikatan Guru Taman Kanak-kanak serta Himpunan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia.
Melalui pola pelayanan tersebut, anak-anak dapat memperoleh dokumen identitas secara lebih mudah tanpa harus menunggu orang tua atau masyarakat datang secara perorangan ke kantor Disdukcapil.
Ingatkan Warga Hindari Calo
Di sisi lain, Sri mengingatkan masyarakat OKU Timur agar mengurus sendiri seluruh dokumen administrasi kependudukan dan tidak menggunakan jasa calo.
Ia menegaskan, seluruh pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan Disdukcapil Kabupaten OKU Timur tidak dipungut biaya.
“Masyarakat tidak perlu melalui calo. Urus sendiri dokumen kependudukan karena pelayanan di Disdukcapil OKU Timur gratis,” tegas Sri.
Dengan pelayanan jemput bola dan perluasan layanan digital tersebut, Disdukcapil OKU Timur berharap tidak ada lagi masyarakat yang terkendala memperoleh dokumen administrasi kependudukan hanya karena faktor jarak, usia maupun keterbatasan untuk mendatangi kantor pelayanan. (Ril/Wie)
