BeritaPedia.news, OKU TIMUR — Polres OKU Timur mengikuti Desk Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara mandiri Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Rupatama Airon, Jakarta, Jumat (22/8/2026).
Kegiatan tersebut diikuti oleh jajaran Polres OKU Timur bersama Tim Penilai Internal (TPI) Mabes Polri dan tim penilai eksternal. Desk evaluasi menjadi salah satu tahapan penting dalam menilai sejauh mana pembangunan Zona Integritas telah dilaksanakan di lingkungan Polres OKU Timur.
Dalam evaluasi tersebut, terdapat enam area perubahan yang menjadi fokus penilaian, yakni Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Kapolres OKU Timur AKBP Dr. Lalu Hedwin Hanggara, S.H., S.I.K., M.H., M.Si., mengatakan, keikutsertaan Polres OKU Timur dalam desk evaluasi merupakan bentuk keseriusan institusinya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Ini adalah bentuk komitmen kami dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Semoga hasil desk evaluasi ini membawa Polres OKU Timur satu langkah lebih dekat meraih predikat WBK,” ujar AKBP Lalu Hedwin Hanggara.
Menurutnya, pembangunan Zona Integritas bukan hanya berorientasi pada pencapaian predikat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun budaya kerja yang berintegritas dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik.
Dalam kegiatan tersebut, tim penilai memberikan apresiasi terhadap kelengkapan dokumen serta berbagai inovasi pelayanan yang telah dilaksanakan Polres OKU Timur sebagai bagian dari pembangunan Zona Integritas.
Hasil desk evaluasi selanjutnya akan menjadi salah satu bahan dalam proses penilaian pada tahapan berikutnya.
Polres OKU Timur berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan di seluruh lini, baik dalam aspek administrasi, pengawasan, akuntabilitas maupun pelayanan publik, sehingga upaya mewujudkan satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dapat berjalan secara optimal.
