BeritaPedia.news, Jakarta — Kementerian Keuangan kini membuka pintu lebih lebar bagi masyarakat untuk ikut mengawasi kinerja aparat pajak dan bea cukai. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meluncurkan layanan pengaduan melalui WhatsApp sebagai sarana bagi publik melaporkan langsung dugaan penyimpangan atau tindakan nakal yang dilakukan oleh oknum petugas di bawah jajarannya.
Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Kemenkeu untuk memperkuat transparansi dan memperbaiki citra dua lembaga strategis negara yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.
“Kami ingin masyarakat punya saluran langsung tanpa perantara. Kalau ada pegawai yang bermain, laporkan saja lewat WhatsApp. Laporan itu akan saya baca sendiri,” tegas Purbaya, usai melakukan sidak di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025).
Menurutnya, Kemenkeu telah menyiapkan dua nomor WhatsApp terpisah — satu untuk pengaduan terkait Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan satu lagi untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Setiap laporan yang masuk akan diverifikasi dan diteruskan langsung ke tim pengawasan internal.
“Kita ingin sistem ini terbuka dan terukur. Bila laporan terbukti benar, sanksinya akan tegas, termasuk pemberhentian,” ujar Purbaya menambahkan.
Sidak di Tanjung Priok: Pastikan Tidak Ada Pelanggaran
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Purbaya melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Ia meninjau beberapa kontainer berisi barang impor dari Tiongkok, di antaranya 14 ton vitamin dan bahan campuran pangan senilai lebih dari Rp1,27 miliar.
Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa seluruh dokumen Bea Cukai sesuai dengan isi kontainer. “Semua data sesuai. Tidak ditemukan penyimpangan. Tapi pengawasan tidak boleh longgar, karena integritas petugas adalah kunci kepercayaan publik,” ucapnya.
Purbaya menegaskan bahwa kegiatan sidak akan menjadi agenda rutin guna memperkuat sistem pengawasan internal dan memastikan seluruh jajaran bekerja sesuai aturan.
Dorong Integritas dan Beri Penghargaan
Selain memperketat pengawasan, Kemenkeu juga menyiapkan skema penghargaan bagi pegawai berprestasi. Pegawai Pajak dan Bea Cukai dengan kinerja baik akan mendapatkan insentif, terutama bagi yang mampu berkontribusi dalam peningkatan rasio pajak nasional hingga mencapai 12 persen.
“Kita harus adil dalam menegakkan integritas. Yang bekerja baik harus dihargai, sedangkan yang menyimpang harus diberi sanksi,” ujar Purbaya.
Ia berharap kebijakan ini dapat menumbuhkan budaya kerja yang sehat, memperkuat rasa tanggung jawab, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan negara.
Dengan adanya layanan aduan melalui WhatsApp, publik kini diharapkan menjadi bagian aktif dalam gerakan pengawasan sosial, ikut menjaga agar proses pelayanan pajak dan bea cukai berlangsung bersih, jujur, dan transparan. (Gie)
